Jadwal Undangan Bimtek Nasional

 

“ PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORANPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD/PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJBENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN “


ANGKATAN HARI / TANGGAL TEMPAT
I KAMIS – MINGGU, 12 – 15 FEBRUARY 2015 HOTEL GOLDEN BOUTIQUEJLN. ANGKASA No. 1

Jakarta Pusat

II SENIN – KAMIS, 23 – 26 FEBRUARY 2015
III KAMIS – MINGGU, 12 – 15 MARET 2015
IV KAMIS – MINGGU, 26 – 29 MARET 2015 HOTEL OASIS AMIRJL. SENEN RAYA

Jakarta Pusat

V SENIN – KAMIS, 06 – 09 APRIL 2015
VI KAMIS – MINGGU, 09 – 12 APRIL 2015
VII SENIN – KAMIS, 20 – 23 APRIL 2015 HOTEL MERCUREREKSOJL.HAYAM WURUK

Jakarta Pusat

VIII KAMIS – MINGGU,  23 – 26 APRIL 2015
IX SENIN – KAMIS, 27 – 30 APRIL 2015



Sdr. Masrianto : Hp. 0853 1544 8868./ 0811 999 1779  DISINI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

NB:

Kontribusi Sudah termasuk : Akomodasi Hotel ( 1 kamar 2 orang peserta ) konsumsi makan pagi, 2x rehat kopi, makan siang dan makan malam, tas, alat tulis, materi kegiatan, sertifikat

Check in hotel Sehari sebelum pelaksanaan mulai Jam 13.00 WIB dan Check out hotel Sehari sesudah pelaksanaan s.d Jam 12.00 WIB

E-mail : mario_info@yahoo.com

http://www.info2bimtek.com

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in BARANG DAN JASA, BIMTEK BENDAHARA, KEUANGAN, PAJAK, PERJALANAN DINAS, STAFF AHLI, Uncategorized

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN PEMETAAN PBB DAN BPHTB SERTA PENGELOLAAN DAN AUDIT PAJAK DAERAH

jadwal bisa dilihat di SINI

Tagged with:
Posted in PAJAK

PENTINGNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MEMILIKI PROFESI DAN MANAJEMEN ASN DALAM MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka berkaitan dengan hal tersebut,Lembaga Pengembangan Informasi dan Manajemen Pemerintahan (LPIMP) bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI.Akan menyelenggarakan Diklat Nasional untuk mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 2014. Yakni,Perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

dengan tema:

“PENTINGNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MEMILIKI PROFESI DAN MANAJEMEN ASN DALAM MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”

Yang akan di selenggarakan Pada :

 

ANGKATAN

HARI / TANGGAL

TEMPAT

I

SENIN – KAMIS, 10 – 13 MARET 2014

HOTEL GOLDEN BOUTIQUE – JAKARTA PUSAT

II

SENIN – KAMIS, 17 – 20 MARET 2014

HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT

III

SENIN – KAMIS, 24 – 27 MARET 2014

HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT

IV

KAMIS – MINGGU, 10 – 13 APRIL 2014

HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT

V

KAMIS – MINGGU, 17 – 20 APRIL 2014

HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT

VI

SELASA – JUM’AT, 22 – 25 APRIL 2014

HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA PUSAT

VII

KAMIS – MINGGU, 22 – 25 MEI 2014

HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT

VIII

SENIN – KAMIS, 26 – 29 MEI 2014

HOTEL MERCURE REKSO – JAKARTA PUSAT

Posted in Uncategorized

PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD/PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Dengan hormat,Sebagaimana di ketahui bersama pembahasan penyusunan APBD tahun anggaran 2014 sudah di tetapkan dan implementasinya di tuangkan di dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), di mana di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan dan rencana kerja yang terukur serta pendanaannya.Didalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran satuan perangkat daerah (RKA-SKPD) masih banyak mengalami keterbatasan (knowledge,skill,attitude) baik di dalam penatausahaan keuangan daerah,tatacara menyusun neraca,laporan arus kas,manajemen pengelolaan kas,penyusunan dan pelaporan perjalanan dan sebagainya,sehingga di dalam pertanggungjawaban dan pemeriksaan (audit) BPK masih terjadi adanya temuan.

Sehubungan hal tersebut maka kami selaku panitia bersama dukungan KEMENDAGRI-RI akan menyelenggarakan bimbingan  teknis nasional dengan tema :

“ PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD/PPKD,AUDIT INVESTIGASI DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENUJU WAJAR TANPA PENGECUALIAN “

Yang akan di selenggarakan pada :

Yang akan di selenggarakan pada :

ANGKATAN

HARI / TANGGAL

TEMPAT

I

KAMIS – MINGGU, 06 – 09 MARET 2014

HOTEL GOLDEN BOUTIQUE

 JLN. ANGKASA No. 1

Jakarta Pusat

II

SENIN – KAMIS, 10 – 13 MARET 2014

III

KAMIS – MINGGU, 13 – 16 MARET 2014

IV

KAMIS – MINGGU, 20 – 23 MARET 2014

HOTEL OASIS AMIR

JL. SENEN RAYA

Jakarta Pusat

V

SENIN – KAMIS, 07 – 10 APRIL 2014

VI

KAMIS – MINGGU, 10 – 13 APRIL 2014

VII

SENIN – KAMIS, 05 – 08 MEY 2014

HOTEL MERCURE REKSO

JL.HAYAM WURUK

Jakarta Pusat

VIII

KAMIS – MINGGU,  08 – 11 MEY 2014

IX

KAMIS – MINGGU, 22 – 25 MEY 2014

Demikian undangan bimbingan teknis nasional ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Posted in BIMTEK BENDAHARA

MEKANISME PERENCANAAN,PENGANGGARAN,PENGADAAN,PENGELOLAAN,EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SESUAI PP No. 38 TAHUN 2008 DAN PERMENDAGRI No. 17 TAHUN 2007

Dengan hormat,
Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik daerah,maka pihak yang terkait dengan pengelola barang,kuasa penggunaan barang,penilai barang dan pihak ketiga harus memahami peraturan perundangundangan yang menyangkut hal tersebut secara konfrehensif.Peraturan tersebut termuat dalam peraturan pemerintah (PP) No.38/2008 (Revisi PP No.6/2006) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Masalah tersebut secara teknis di jabarkan Dalam permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :

1) Penilaian barang milik daerah mendapatkan nilai wajar terhadap setiap asset atau barang daerah untuk penyusunan neraca asset,pemamfaatan,pemindahtanganan dan penjualan asset.

2) Pemamfaatan asset-asset pemda dalam rangka percepatan pembangunan insfrastruktur transportasi,sumber daya air,telekomunikasi,ketenagalistrikan dan insfrastruktur lainnya.
3) Penghapusan dan pemusnahan asset harus melalui mekanisme yang jelas sehingga asset-asset daerah tidak hilang begitu saja tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan secara subtansif oleh pengelola asset daerah.
4) Penjualan asset daerah haruslah berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemamfaatannya bagi masyarakat luas sehingga prosedurnya harus di perjelas.
Mengingat pentingnya pembahasan ini dalam rangka pengelolaan asset/barang milik daerah,maka kami bermaksud akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan dengan tema :
MEKANISME PERENCANAAN,PENGANGGARAN,PENGADAAN,PENGELOLAAN,EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SESUAI PP No. 38 TAHUN 2008 DAN PERMENDAGRI No. 17 TAHUN 2007

Angkatan I : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 05 – 08 Desember 2013

Tempat : Hotel Mercure * * * * Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat

Angkatan II : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 12 – 15 Desember 2013
Tempat : Hotel Golden Boutique * * * * Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan III : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 19 – 22 Desember 2013
Tempat : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan IV : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 26 – 29 Desember 2013
Tempat : Hotel Mercure * * * * Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat

Berkenaan dengan penyelenggaraan Diklat tersebut diatas,kami mengundang :
1.Bapak/Ibu Gubernur
2.Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Provinsi
3.Bapak/Ibu Bupati / Walikota
4.Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Kab. / Kota
5.Bapak/Ibu Kepala Badan / Dinas/ Kantor (SKPD) Kab. / Kota
6.Bapak/Ibu Kabag / Kasubag / PPTK / Bendahara dan Jajaran Staf Terkait

1.Bapak/Ibu Ketua DPRD Provinsi
2.Bapak/Ibu Sekretaris DPRD Provinsi
3.Bapak/Ibu Ketua DPRD Kab. / Kota
4.Bapak/Ibu Sekretaris DPRD Kab. / Kota
5.Bapak/Ibu Kabag / Kasubag / PPTK / Bendahara dan Jajaran Staf Sekretariat DPRD

Dengan undangan Bimbingan Teknis / Workshop / Diklat tersebut,kami berharap kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu Sekretaris Daerah : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan,Kabag Tata Usaha,Kepala SKPD : Kabag Umum,Kabag RT & Perlengkapan Kabag Tata Usaha dan atau Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Barang,Pejabat Penilai Barang Untuk Mengikuti Workshop tersebut.
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut akan di bebankan administrasi/kontribusi kepada setiap peserta  dan lebih jelasnya dapat menghubungi panitia.
Demikian penyampaian undangan kami,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Untuk informasi pendaftaran peserta  dan permintaan surat  silahkan menghubungi PANITIA surat di kirim setelah konfirmasi :

KONTAK PERSON :

Sdr. MASRIANTO
HP   : 0853 1544 8868.
PIN : 7564E44A
Email : infobimteknas@yahoo.com

 

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in BARANG DAN JASA

Penyusunan APBD TA 2014 Dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 SESUAI PERMENDAGRI NO. 27 / 2013, PEDOMAN STANDAR BIAYA, STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) SKPD, PERENCANAAN, PENGAWASAN,

PENYUSUNAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Jakarta, 19 Agustus 2013

 

Nomor : SU.119/LPIMP-BIMTEKNAS/VIII/2013

Sifat : Penting

Lamp : Jadwal Acara dan Materi

Hal : Undangan Bimtek Nasional

Posted in BARANG DAN JASA, BIMTEK BENDAHARA, KEUANGAN, PAJAK, PERJALANAN DINAS, PERPUSTAKAAN, STAFF AHLI

Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pemetaan PBB dan BPHTB

Nomor : SU – 159/PPIKD – DIKLAT/VI/2013
Sifat : Penting
Lamp : Jadwal Dan Materi
Hal : Undangan Diklat Nasional
Pajak Dan Retribusi Daerah

Dengan Hormat,

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara Lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang Telah Diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari Kebijakan desentralisasi fiskal baik Untuk provinsi maupun kabupaten/kota Harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli Daerah dan menjadi Sumber pendanaan bagi keberlangsungan Pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Read more ›

Posted in PAJAK
Archives
Address & Contact Information
+62-853-1544-8868
Webchat